Gelombang kemenangan pasangan Jokowi – Ahok dalam Pilkada DKI Putaran I sungguh sebuah aspek yang luar biasa, jika dilihat dari permukaan. Namun jika dilihat dari apa terjadi di balik layar, maka sesungguhnya kita bisa berkata, maklum.
Sebelum masuk ke penjabaran lebih lanjut, akan ditelaah dulu situasi Pilkada DKI dari sudut pandang sosial, etnis dan budaya. Jika ditinjau dari sudut pandang pertentangan kelas, maka pertarungan Foke – Jokowi merupakan pertarungan kelas menengah bawah pendukung Foke – Nara, melawan kelas menengah atas pendukung Jokowi – Ahok.
Jika dilihat dari sudut pandang etnis-budaya, maka pertarungan ini adalah pertarungan antara etnis Betawi dan nilai muslim pendukung Foke – Nara, melawan Jawa dan Tionghoa pendukung Jokowi – Ahok.
Saya tidak berbicara soal SARA dalam artikel ini, melainkan penelaahan secara kajian sosial, etnis dan budaya saja.
Foke – Nara melalui Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dan Forum Betawi Rempug (FBR) berhasil menggandeng warga etnis Betawi untuk coblos Kumisnya, disertai adanya dukungan PKS juga diperkirakan akan menggaet komunitas cendikiawan muslim di DKI pada putaran II nanti.
Meski keduanya bukan darah murni Betawi, namun kehadiran Nachrowi Ramli sebagai cawagub Foke, berhasil membuat mereka mendapatkan mayoritas suara anak betawi. Nachrowi merupakan Ketua Umum Bamus Betawi dan Ketua Dewan Penasihat Forkabi.
Jokowi – Ahok konon berhasil menggandeng 21 komunitas Jawa di DKI untuk mendukung Jokowi, sedangkan para Naga melalui kesepakatannya dengan Prabowo Subianto juga berhasil menggaet dukungan mayoritas etnis Tionghoa di DKI.
Dukungan Anak Betawi dan komunitas cendikiawan muslim Dki kepada Foke – Nara merupakan hal yang sudah diperhitungkan, dalam arti dapat dimaklumi tanpa banyak tanya. Justru yang menarik adalah keberhasilan Jokowi – Ahok memperoleh suara bulat dari komunitas Tionghoa di DKI. Tentu muncul pertanyaan, bagaimana strategi Jokowi – Ahok dalam menggaet komunitas Tionghoa DKI.
Rupanya, salah satu rumusan keberhasilan itu ada pada kesepakatan Prabowo dengan para Taipan Tionghoa (saya lebih suka menyebutnya Para Naga) untuk mengusung Ahok alias Basuki.
Sebelum masuk lebih jauh, saya akan paparkan sedikit kenapa Para Naga juga “berinvestasi” ke Ahok. Bukankah Para Naga sebelumnya berpihak pada Partai Demokrat yang telah menjadi “pelindung” bisnis mereka pasca kejatuhan Soeharto?
Umum diketahui bahwa nama-nama dinasti Taipan Tionghoa seperti Salim (Indofood), Riady (Lippo), Hartati Poo (Berca), Sugianto Kusuma alias A Guan (Artha Graha), Sukanto Tanoto (Raja Garuda Mas), Eka Tjipta (Sinarmas), Ted Sioeng (Nasional News), Alim Markus (Maspion) dan sebagainya, merupakan donatur utama Partai Demokrat.
Sebelumnya pernah saya paparkan kenapa Para Naga yang semula menjadi penyokong Cendana pada masa Orde Baru migrasi menjadi pendukung Partai Demokrat. Salah satu penyebab kejatuhan perekonomian Orde Baru adalah migrasi dana Para Naga ke Singapura dan Hong Kong yang menyebabkan rupiah melorot. Runtuhnya nilai tukar rupiah ini menyebabkan banyak bisnis para Naga di Indonesia bangkrut karena terjerat utang maha besar dalam denominasi dolar AS. Situasi yang dinanti oleh Soros sebagai dalang dibalik hengkangnya dana AS dan Para Naga ke luar negeri.
Presiden Habibie kemudian memasukkan banyak perusahaan bangkrut ini ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Hampir semua bisnis Para Naga juga masuk BPPN, malah beberapa menjadi buronan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan masuk Daftar Hitam (Blacklist) atau Daftar Orang Tercela (DOT) Bank Indonesia (BI).
Kemudian terjadilah kesepakatan antara Para Naga dengan Partai Demokrat, dimotori keluarga Riady (Lippo), untuk perlindungan bisnis Para Naga oleh Partai Demokrat. Maka jangan heran jika Para Naga mendapat perlindungan bisnis serta bisa kembali bangkit selama pemerintahan Partai Demokrat.
Masih ingat kasus tunggakan pajak Paulus Tumewu (Ramayana) senilai Rp 2 triliun? Sri Mulyani atas perintah SBY memutihkan pajak Paulus. Kemudian tunggakan pajak Indofood (Salim) senilai Rp 1 triliun plus denda Rp 4 Triliun atau total Rp 5 triliun? Itu juga diloloskan oleh Sri Mulyani. Kemudian kasus tunggakan pajak Asian Agri (Sukanto Tanoto) Rp 2,6 Triliun? Disetop oleh SBY via Sri Mulyani
Sinarmas (Eka Tjipta) versus Greenpeace atas illegal logging? SBY bela dan pasang badan untuk bela Sinarmas. Kemudian Mochtar Riady yang masuk Daftar Orang Tercela (DOT) Bank Indonesia (BI) kini punya bank lagi bernama Bank Nasional Nobu. Padahal, secara peraturan, orang2 yang masuk DOT Bank Indonesia tidak boleh punya bank hingga 2023. Tapi kenyataannya Mochtar Riady (Lippo) dan Eka Tjipta (Sinarmas) kini sudah punya lagi bank (Mochtar = Bank Nobu dan Eka Tjipta = Bank Sinarmas)
Belum lagi soal praktik mafia yang dilakukan oleh Sugianto Kusuma (A Guan) dan Oe Suat Hong (Tommy Winata). Negara ‘tutup mata’. Dan jangan lupakan dana milik Budi Sampoerna di Bank century cabang Surabaya senilai Rp 900 miliar. Lobi Sampoerna kepada SBY dan Sri Mulyani ‘berhasil’ membuat bank Century di bail out. Dan dana Budi Sampoerna Rp 900 Miliar pun aman.
Selama 5 tahun pertama pemerintahan Demokrat (2004 – 2009), semua masih dapat dikendalikan. Namun pada pemerintahan kedua Demokrat (2009 – 2014), mulai menunjukkan tanda-tanda jatuhnya pamor Partai Demokrat. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan petinggi Demokrat seperti kasus Nazarudin dan Anas Urbaningrum, lalu ada skandal IPO Krakatau Steel dan Garuda Indonesia, kemudian juga pernyataan SBY bahwa keluarga tidak akan ikut serta dalam Pilpres 2014 sehingga Demokrat dapat dikatakan tidak memiliki tokoh.
Situasi ini menyebabkan Para Naga mulai berpikir melakukan investasi di tempat lain, partai lain. Ingat, jangan tempatkan telur-telur dalam satu keranjang, itu prinsip dasar investasi.
Dan sejumlah indikasi memang sudah menunjukkan itu. Sudah tak asing lagi mendengar, Mayapada (keluarga Thahir, ipar Mochtar Riady) menjadi salah satu donatur PPSDMS (program pendidikan PKS). Sampoerna mulai merapat ke Bakrie Group (Golkar) melalui kerjasama Esia – Ceria yang berlanjut ke pembelian tambang Fajar Bumi Sakti milik Bumi Resources (BUMI) senilai US$ 200 juta.
Kemudian Hartati konon sudah mulai merapat kembali ke PDIP bersama suaminya Murdaya Poo. Adanya gejala migrasi donatur Para Naga ini mulai membuat Demokrat gerah. Hal itu terlihat dari tidak diberikannya perlindungan pada kasus korupsi Hartati, sebagai bentuk ancaman jika Para Naga berpikir untuk hijrah ke partai lain.
Prabowo Subianto sebagai pimpinan Partai Gerindra pun mengetahui gejala hijrahnya Para Naga. Peluang menggandeng Para Naga ini pun dijajal Prabowo dalam proyek Pilkada DKI 1, melalui Ahok sebagai pilot project.
Info yang saya dapat, pada akhir 2011, Prabowo melakukan pembahasan dengan Para Naga untuk projek DKI 1. Kesepakatan yang terjadi adalah Para Naga meminta Prabowo memberikan kandidat etnis Tionghoa untuk melindungi bisnis Para Naga di DKI, sedangkan jika proyek ini berhasil, Prabowo akan dapat dukungan Para Naga di 2014.
Sebab, Para Naga tahu, jika mereka meninggalkan Demokrat, maka harus ada yang mengamankan bisnisnya. Demikianlah Ahok masuk menjadi kandidat Pilkada DKI, untuk tujuan tersebut, mengamankan bisnis Para Naga.
Pertanyaannya kemudian, kenapa harus mengusung kandidat etnis Tionghoa?
Jawabannya terletak dari tinjauan budaya. Secara karakter, masyarakat Tionghoa kebanyakan masih menganut nilai solidaritas antar sesama etnis yang kuat, sehingga menempatkan kandidat Tionghoa dalam peta perpolitikan DKI hampir dipastikan akan mendapatkan dukungan mayoritas dari masyarakat Tionghoa di DKI. Apalagi jika Jokowi jadi maju Cawapres di Pilpres 2014, Ahok secara otomatis akan menjadi Gubernur DKI. Situasi inilah yang diinginkan Para Naga.
Sama seperti Jokowi, Foke dan Nara, strategi mengamankan pendukung dari sisi etnis juga menjadi salah satu strategi utama. Jokowi menggandeng komunitas Jawa di DKI, Foke – Nara menggandeng komunitas Betawi di DKI. Begitu pula dengan skema Ahok, Prabowo melihat, merangkul etnis Tionghoa merupakan syarat penting dalam memenangkan DKI. Sebab, etnis Tionghoa harus diakui menjadi pemutar roda perekonomian DKI yang vital, sehingga posisi tawar masyarakat etnis Tionghoa, termasuk Para Naga dalam dunia politik pun besar.
Dengan semangat solidaritas etnis Tionghoa yang demikian itu, jika Prabowo berhasil merangkul etnis Tionghoa di DKI, ditambah dukungan Para Naga, bukan tidak mungkin etnis Tionghoa di seluruh Indonesia akan mendukung Prabowo dan Gerindra di 2014.
Indikator lain yang dapat dilihat untuk menjelaskan kongsi Para Naga – Prabowo via Jokowi – Ahok ini adalah dukungan Harian Indonesia dan Nasional News yang merupakan 2 koran segmentasi etnis Tionghoa terbesar di DKI (serta Indonesia dan Asia), kepada Ahok.
Harian Indonesia adalah milik grup Mahaka Media, sedangkan Nasional News adalah koran milik Para Naga, yaitu Hartati (Berca), Ted Sioeng, A Guan (Artha Graha), Thahir (Mayapada) dan sebagainya.
Keberpihakan Nasional News pada Ahok menunjukkan bahwa benar Para Naga mendukung Ahok – Jokowi, bukan Foke – Nara. Anda tidak mungkin percaya bahwa TV One tidak memihak kepentingan Aburizal Bakrie, Metro TV dan MNC tidak berpihak pada kepentingan Nasdem, Trans dan Detikcom tidak berpihak pada kepentingan Demokrat, kemudian Tempo and Gank tidak berpihak pada kepentingan Neoliberal Sri Mulyani – Boediono.
Bagi saya jelas, dengan memajukan Ahok sebagai pasangan Jokowi (bahkan Ahok sampai hijrah dari Golkar ke Gerindra), Prabowo jelas memiliki agenda yang lebih besar, tidak sekedar Pilkada DKI.
Rumusan ini sangat cantik. Prabowo mengusung Jokowi – Ahok di Pilkada DKI, lantas Jokowi akan jadi Cawapres Prabowo di 2014, kemudian Ahok menjadi Gubernur DKI, Para Naga pun menyokong Prabowo di 2014, baik secara dana maupun mengajak dukungan masyarakat Tionghoa se-Indonesia untuk memilih Prabowo Subianto – Joko Widodo.
Mari tepuk tangan. Plok..Plok..Plok..
sumber: sini
Anak Galau Jakarta 